Ormas Gerakan Anak Sukabumi Gelar Bakthi Sosial

IMG-20170327-WA0020
Sukabumi, News Warta Publik – Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Anak Sukabumi Anti Ketidakadilan (GASAK 46) Pengurus Pimpinan Cabang (PPC) Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi lakukan bakti sosial dengan program bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Hal tesebut, menjadi salah satu bentuk kepedulian kepada seorang nenek Mamas (67) tahun yang hidup sebatang kara yang satu tahun lalu di tinggal suami nya yang tinggal di Kampung Cikadu RT 02/05 Desa Sukatani Kecamatan Parakansalak.

Menurut, Dedi Abdur Rahman SE Ketua GASAK 46 Parakansalak , bahwa program bedah rumah yang di lakukan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian kepada warga kurang mampu.

“Langkah-langkah ini sengaja kami ambil karena kami nilai bahwa saudara Mamas ini kami nilai memang kurang mampu dan hanya hidup dengan tiga anak nya yang masih sekolah,” kata Dedi. Senin, (27/03/2017).

Lanjut dia, kami hanya sebagai jembatan saja, karena dana yang digunakan bukan semata-mata dari anggota GASAK 46 ParakansalakJack

lainkan dari semua kalangan yang kami kumpulkan. Kami siap untuk mengumpulkan dana dari masyarakat maupun pemerintah setempat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Ditempat yang sama, Mamas (67) menghanturkan ucapan sangat bersyukur dan senang dengan kepedulian Ormas GASAK 46 yang telah memperbaiki rumahnya yang sudah tidak layak huni.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pemuda Pancasila dan semua donatur yang sudah ikut membantu guna perbaikan rumah saya ini,” ujarnya.

IMG-20170327-WA0019

Sementara itu, Pembina GASAK 46 Kabupaten Sukabumi Saefuloh selaku Dewan Pembina GASAK 46 sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sukabumi menuturkan bahwa hal tersebut di lakukan, dengan harapan dapat memberikan contoh kepada Ormas dan masyarakat agar meningkatkan kepedulian kepada sesama.

“Saya merasa bangga dengan yang dilakukan GASAK 46 PPC Parakansalak ini, ya dengan Tema ‘Peduli Rumah Tidak Layak Huni’ yang di motori oleh PPC Parakan salak ini agar bisa memanggil hati para dermawan yang berada di Parakansalak Khususnya dan Sukabumi agar dapat peduli dengan Rumah tidak layak Huni, ” pungkasnya.*

 

 
Kontributor : AW Jack
News Warta Publik

Rencana Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tuntut Masalah Korupsi Dan Penegakan Hukum Akan Mewarnai Jakarta

IMG_20170327_100122
Jakarta, News Warta Publik – Sekitar 30 ribuan mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi ke Gedung DPR, MPR RI. Massa aksi akan menginap di gedung wakil rakyat itu selama 2 hari, terhitung mulai tanggal 30 sampai 31 Maret 2017 yang akan datang. Aksi unjuk rasa ini akan dihadiri mahasiswa dari kampus seluruh Indonesia.

Massa aksi ini tergabung dalam Pimpinan Gerakan Mahasiswa Bela Bangsa dan Rakyat. Sedikitnya, ada lima tuntutan yang akan disampaikan massa aksi. Pertama, penuntasan soal kasus korupsi seperti, E-KTP, dan kasus korupsi lainnya. Kedua, soal penegakan hukum dan penangkapan penista agama yang dilakukan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Ketiga, penguatan jati diri bangsa dan soal pengembalian Pancasila serta UUD 1945 ke yang asli. Keempat, massa akan menolak komersialisasi pendidikan. Dan yang kelima adalah soal evaluasi kinerja Presiden Joko Widodo, khususnya terkait kenaikan Gaji TNI, Polri, Guru dan Buruh.

Salah satu koordinator massa aksi, Bidal mengatakan, aksi unjuk rasa akan dihari 30 ribuan mahasiswa itu akan dimlaui pada pukul 12:30 WIB. Massa aksi, kata dia, berangkat menuju lokasi dari berbagai penjuru.

“Titik kumpulnya di sana. Target kita 30 ribu mahasiswa,” ujar Bidal saat dihubungi Selasa (21/3/2017).

Bidal mengaku belum melayangkan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Kendati demikian, bukan berarti aksi unjuk rasa tidak terealisasi. Sebab, sebelum melayangkan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian, koordinator aksi akan melakukan konfrensi pers.

“Nanti kita akan konfrensi pers. Kita akan segera memberitahukan kepada polisi,” pungkasnya.*

 

 

Reporter by Andy Djava
News Warta Publik

Ilustrasi google

Aksi FPII Ke 2 Tolak Kebijakan Dewan PERS Kembali Digelar

IMG_20170327_055118
Jakarta, News Warta Publik – Terkait aksi penolakan kebijakan Dewan Pers tentang verifikasi media, QR Code,hingga kepersoalan Panja dipandang Forum Pers Independen Indonesia (FPII).Akibatnya,kebijakan Dewan Pers ditentang ribuan awak media yang tergabung di FPII sehingga kalangan media cetak dan online menggeruduk gedung Dewan Pers (DP) dan DPR RI, Senin 20 Maret 2017  lalu. Aksi tersebut sebagai aksi penolakan kebijakan Dewan Pers yang tidak berpihak kepada para wartawan.

 
Namun, aksi tersebut tidak mendapat tanggapan apapun sehingga FPII rencananya akan melakukan aksi demo kembali dengan menggelar rapat.Dalam pertemuan rapat presidium dengan pengurus harian Setnas FPII di Jakarta, Kamis (23/03/2017) mengatakan bahwa FPII akan gelar aksi kedua dengan jumlah yang lebih besar dan dengan tuntutan yang harus ditanggapi Dewan Pers.

 
“Kita tidak akan menunggu lama, aksi kedua akan digelar FPII awal bulan April ini, dan tentunya dengan massa insan pers yang lebih banyak dari seluruh wilayah di Indonesia.” kata Kasihhati selaku Ketua Presidium FPII.

 
Forum Pers Independen Indonesia (FPII) bukan musuh Dewan Pers, tetapi hadirnya FPII sebagai kontrol kinerja Dewan Pers sekaligus menolak kebijakan kebijakan Dewan Pers yang dianggap menyimpang dari UU Pers No.40/1999 terkait Kemerdekaan Pers.

 
“Secara pribadi, kami tidak ingin membubarkan Dewan Pers, akan tetapi kami ingin para pengurus Dewan Pers untuk melek, dan memahami UU Pers yang berlaku, bahwa jurnalis berdiri independen dan penyaji komunikasi informasi faktual,” tegasnya.

 
Ditempat yang sama, Ketua Pengurus Harian Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya atau yang sering disapa Bung Opan membenarkan hal tentang aksi kedua FPII.

 
“Iyaaaa itu benar, kami habis gelar rapat presidium dan pengurus harian Setnas FPII, dalam rapat itu banyak hal yang kami godok, termasuk aksi kedua FPII April nanti dan schedule deklarasi FPII yang mungkin dibulan April mendatang juga,” ujar Opan.

 
Ia juga menambahkan meskipun Ketua Komisi I DPR RI, Dr.Abdul Kharis Almasyari mengatakan kaget mendengar soal verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers dan kebijakan kebijakan Dewan Pers yang menurutnya sudah salah kaprah .”Kebijakan Dewan Pers itu sudah salah kaprah,”tegasnya saat ditemui diruang kerja Ketua Komisi I .*

 

 
Reporter by Andy Djava
News Warta Publik

Ilustrasi google

KPK Usut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Angka Hong

IMG_20170327_052454
Bogor, News Warta Publik – Kasus korupsi pengadaan lahan Angka Hong rupanya mendapat perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan mengingat penyidikan kasus korupsi yang menelan kerugian negara sebesar Rp 28.400.533.057 dengan rincian jual beli enam bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara yang tertera SPH senilai Rp 6.337.691.856, selisih harga 5 bidang tanah antara yang tertera pada AJB dengan yang tertera pada SPH senilai Rp 4.132.680.630, dan kemahalan harga tanah pada 17 bidang tanah yang tertera di SPH sebesar Rp17.930.160.571.

 

“Penyidikan sedang berjalan. Kami memantau. Jika memang ada kejanggalan, kami siap ambil alih penanganan. Pada intinya, kami memantau kasus itu,” kata Ketua KPK, Agus Rahardhjo saat dihubungi wartawan melalui telepon genggam.

 

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jawa Barat, Raymond Ali mengatakan bahwa perkara tersebut kini naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. “Informasinya benar, setelah kami kroscek di bagian Pidsus sudah naik status dari sebelumnya Penyelidikan menjadi Penyidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jawa Barat, Raymond Ali saat dihubungi  melalui sambungan telepon, Jumat (24/3/2017) sore.

 

Raymond mengatakan, kenaikan status tersebut, sudah terjadi sejak sepekan lalu. Namun, ia mengaku baru mengetahuinya lantaran saat status perkara itu dinaikan, dia sedang bertugas di luar kota.

“Sudah seminggu lalu. Kan kemarin saya tugas luar kota terus jadi gak pantau perkembangan. Setelah saya cek benar sudah naik status,” kata Raymond.

 

Dengan demikian, kata Raymond, pihaknya harus segera menetapkan tersangka baru dalam kasus pembelian lahan Angka Hong tersebut. “Ya, harus ada tersangka. Bukti-bukti mungkin sudah cukup karena sudah dinaikan statusnya maka akan ada tersangka,” ucapnya.

 

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi pernah mengekspose kepada rekan media di Bandung saat acara press gathering di Kantor Kejati Jabar kaitan dana yang diselamatkan dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bogor sebesar Rp Rp 26.902.438.834 miliar.*

 

 

Reporter by Andy Djava
News Warta Publik

Unik, Asal Usul Kuliner Ketoprak berasal Dari Kata Bunyi Benda Jatuh ” Ketuprak !”

IMG_20170326_151232

News Warta Publik – Ketoprak adalah makanan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Makanan yang simple dan rendah lemak serta kolesterol ini biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan dengan menggunakan gerobak dorong. Kenapa rendah lemak, karena komponen ketoprak terdiri dari bahan-bahan sayuran dan olahan beras seperti ketupat, tahu, bihun, taoge dan bumbu kacang. Yang unik dari makanan ketoprak adalah ada pada nama dan bentuk gerobaknya. Nama ketoprak menurut kita sangatlah unik. Kalau makanan-makanan modern namanya keren-keren. Ketoprak adalah nama yang nyentrik dan unik.

 

Keunikan nama ketoprak dan bentuk gerobaknya. Menurut cerita masyarakat asal usul nama makanan ketoprak sangatlah sederhana, hanya dari bunyi yang dikeluarkan dari jatuhnya piring makanan “ketuprak” jadilah sebuah nama makanan. Kala itu seorang anak muda di daerah Jawa Tengah membuat makanan sejenis dengan gado-gado tetapi berbeda tektur dan komponen, anak muda tersebut bingung ketika ingin menyebutnya, akhirnya ketika piring makanan tersebut jatuh dan mengeluarkan suara, kemudian dijadikannya sebagai nama makanan yang mirip seperti gado-gado tersebut.

 

Keunikan lainnya yaitu bentuk gerobak pedagang ketoprak. Hampir rata-rata pedagang ketoprak menggunakan gerobak yang sama dengan posisi panci atau wajan di depan. Dan peletakan bahan-bahan ketoprak dengan posisi yang sama seperti tempat taoge, kerupuk, tahu, dan sebagainya. Tidak tau awalnya siapa yang memberikan instruksi supaya menggunakan gerobak yang sama seperti itu. Berbeda dengan pedagang gorengan, bakso, atau pedagang lain. mereka menggunakan gerobak yang berbeda-beda antara pedagang satu dan lainnya.*

 

 

Penulis Andy Djava
News Warta Publik

Ilustrasi google

Pembelian BBM Di Sepanjang Jalan Lintas Timur Diduga Ilegal

IMG-20170326-WA0006

Lampung,News Warta Publik-Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sepanjang jalan Lintas Timur, Kabupaten Lampung Timur di Duga banyak yang ilegal, pasal nya beberapa Stasiun pembelian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Lintas Timur melayani pembelian bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah besar.

 

Pada sabtu (25/03/2017) sore tak sengaja kami mau mengisi Premium untuk kendaraan kami namun bahan bakar jenis premium habis, tak sengaja pula kami melihat ada beberapa kendaraan roda empat jenis pick up sedang melakukan pengecoran solar dan petralite, lalu kami sambangi salah satu sopir kendaraan pengecor lalu iya menerangkan” saya ini hanya sopir mas, saya hanya disuruh, ungkapnya.

IMG-20170326-WA0005

Dalam hal ini sudah pasti SPBU yang tidak bertanggung jawab merugikan masyarakat setempat dan pengguna akhir Bahan bakar minyak, pasalnya saat pengguna akhir ingin mengisi kendaraannya bahan bakar minyak telah habis di beli pengecor dalam jumlah besar, dan tak tanggung-tanggung SPBU melayani pengecor yang membawa berpuluh-puluh drigen dalam satu kendaraan roda empat yang dalam satu drigennya berkapasitas 35 liter.

 

“kami memberi jatah hanya 3 drigen/harinya, surat izin pengecoran ada di pusat dan saya tidak tahu kalau ada mobil masuk dengan membawa berpuluh-puluh drigen itu, ungkap Legiman pengawas SPBU dengan no seri xx.xx.xx.

 

Iya pun menambahkan, “dan saya tidak enak kalau tidak memberi karena mereka membawa-bawa nama oknum anggota, dalam pengecoran tersebut SPBU ini mendapatkan setoran seratus rupiah/liternya.

 

Patut di Duga SPBU dengan no seri xx.xx.xx Labuhan ratu, Kabupaten Lampung Timur telah menyalahi aturan UU Migas, dan ikut memperlancar pengecoran bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi, dikarenakan pihak SPBU menerima setoran dari pihak pengecor.*

 

 

 

Kontributor by Eri
News Warta Publik

Jejak Langkah

 

IMG-20170326-WA0009
Gelisah menjelma dibilik-bilik jiwa
Mengurung ribuan kisah

 

Sampai nyaris sesak tak bisa bernapas

 

rentang waktu yang berlarian
Masih saja tak bisa ku ajak bicara

 

Tentang letih yang sering kali singgah

 

Membiarkanku mengeja setiap peristiwa
melapal satu demi satu sejarah diri

 

maka temukanlah aku dalam sunyi
Jejak kaki telah terukir

 

Jalan panjang terlewati
Peluh menetes membasahi

 

Untuk siapa akan diberi
Merangkak terseok tertatih
Berdo’a mengharap menggapai

 

Sebongkah asa menjadi ilusi

 

Untuk siapa akan nikmati
Tataplah cermin diri

 

Semua kembali pada diri

 

Keindahan keburukkan yang terukir

 

Menjadi bingkai diri menemani
Bukan untuk siapa

Yang pasti untuk diri

Kini dan nanti
Hidup sampai dihidupkan kembali.

 
Salam Silaturahmi

 

 
Puisi karya :
Ki Alit Pranakarya.

Sultan Kesepuhan Cirebon Yakin Akan Kemajuan Kepariwisataan Cirebon Yang Kian Pesat

IMG-20170326-WA0007
Cirebon, News Warta Publik – Melihat potensi yang dimiliki Cirebon, Sultan Kasepuhan Cirebon, PRA Arief Natadiningrat SE  yakin kepariwisataan di Cirebon bisa lebih maju. Bahkan, bisa menyaingi Yogyakarta dan Bali, di mana kedua daerah itu masih menjadi daerah yang paling favorit didatangi wisatawan.

Sultan Arief mengatakan, Cirebon sudah mempunyai modal yang baik untuk bisa menyaingi Yogyakarta dan Bali. Karena, Cirebon memiliki kuliner khas, kerajinan, cagar budaya, sejarah, dan wisata alamnya.

 

“Terlebih lagi, saat ini infrastuktur di Cirebon sudah sangat mendukung, akses jalannya, pelabuhan, dan bandara juga. Cirebon ini kan dilewati dari mana saja, penghubung di Jawa,” kata Arief. Minggu, (26/3/2017).

IMG-20170326-WA0008
Lanjutnya, dengan adanya bandara Kertajati yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, diprediksi akan mendongkrak wisatawan. Karena, dari berbagai negara, provinsi, dan daerah akan mudah untuk datang ke Cirebon.

 

“Kita optimis, apalagi jumlah kamar dan hotel sudah mengalami peningkatan. Ini peluang. Semoga, lonjakan wisatawan di Cirebon bisa meningkat sampai 200 persen,” pungkasnya.*

 

 

Penulis by Andy Djava
News Warta Publik

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Angka Hong Memasuki Babak Baru

IMG_20170326_134138

Bogor, News Warta Publik – Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Angka Hong memasuki babak baru. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah menaikan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung menyatakan tiga orang terdakwa, yakni Hidayat Yudha Priatna (mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM), Irwan Gumelar (mantan Camat Tanah Sareal), dan Ronny Nasrun Adnan (Ketua Tim Appraisal) bersalah.

“Informasinya benar, setelah kami kroscek di bagian Pidsus sudah naik status dari sebelumnya Penyelidikan menjadi Penyidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jawa Barat, Raymond Ali Jumat (24/3) sore.

 

Raymond mengatakan, kenaikan status tersebut, sudah terjadi sejak sepekan lalu. Namun, ia mengaku baru mengetahuinya lantaran saat status perkara itu dinaikan, dia sedang bertugas di luar kota.

 

“Sudah seminggu lalu. Kan kemarin saya tugas luar kota terus jadi gak pantau perkembangan. Setelah saya cek benar sudah naik status,” kata Raymond.

 

Dengan demikian, kata Raymon, pihaknya harus segera menetapkan tersangka baru dalam kasus pembelian lahan Angka Hong tersebut. “Ya, harus ada tersangka. Bukti-bukti mungkin sudah cukup karena sudah dinaikan statusnya maka akan ada tersangka,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Andhie Fajar Arianto membuka kembali perkembangan kasus tersebut. “Saat ini masih dalam upaya kasasi, Kejaksaan Negeri Kota Bogor masih menunggu hasil putusan kasasi,” kata dia, Kamis (23/3). Ia juga mengatakan, pada prinsipnya Kejari Kota Bogor melakukan kasasi karena ditemukan beberapa poin yang berada didalam surat dakwaan jaksa berbeda dengan putusan hakim dalam upaya hukum banding.

 

“Ya, hal-hal yang berada di surat dakwakan maupun penuntutan tidak sesuai dengan putusan hakim, sehingga kita melakukan upaya hukum kasasi,”  ia juga mengatakan, poin yang berbeda antara dakwaan maupun tuntutan adalah mengenai kerugian negara.

“Kalau tidak salah ada perbedaan beberapa puluh miliar antara dakwaan dan putusan hakim, yang jelas letak perbedaannya, lebih rendah kerugian negaranya versi putusan hakim dengan versi tuntutan jaksa,” jelas Andhie.
Kendati demikian, Andhie tidak menyebutkan jumlah kerugian negara yang dioermasalahkan tersebut.

 

“Jumlahnya ada, cuma harus kita lihat lagi disuratnya,” ucapnya.

 

Tak hanya disitu, Andhie mengaku, Kejari saat ini juga tengah memfokuskan diri terhadap tiga terdakwa yang berada dalam putusan. “Fokus kita terhadap tiga terdakwa dulu,” tambahnya
Terkait dengan adanya beberapa nama yang berada didalam surat dakwaan Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Putusan Hakim. Andhie enggan berkomentar banyak.

 

“Putusan hakim itu (tahap banding) kan belum incraht, jadi harus ada putusan kasasi terlebih dahulu. Karena itu (nama-nama) urusannya nanti lagi, jangan berandai-andai terlebih dahulu,” terangnya.

 

Seperti diketahui, keseriusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi pernah mengekspose kepada rekan media di Bandung saat acara press gathering di Kantor Kejati Jabar kaitan dana yang diselamatkan dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bogor sebesar Rp Rp 26.902.438.834 miliar.

 

Sayangnya, hingga kini proses penyelidikan seperti jalan ditempat. Bahkan tak terlihat keseriusan Kejati Jabar untuk menindaklanjuti perkara yang melibatkan beberapa nama pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Bogor itu.

 

Sementara kerugian negara dalam hal ini Pemkot Bogor sebesar Rp 28.400.533.057 dengan rincian jual beli 6 bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara yang tertera SPH senilai Rp 6.337.691.856, selisih harga 5 bidang tanah antara yang tertera pada AJB dengan yang tertera pada SPH senilai Rp 4.132.680.630, dan kemahalan harga tanah pada 17 bidang tanah yang tertera di SPH Rp 17.930.160.571.*

 

 

 

Reporter by Andy Djava
News Warta Publik

Ilustrasi google

Semangat Juang Pak Muih Penjaja Koran Menjalani Hidup Diusia Lanjut

IMG_20170326_123053_1490506880618
Jakarta,News Warta Publik-Sosok Pak Muih seorang lansia yang tak pernah menyerah dengan keadaan,ia menggeluti profesi sebagai penjual koran keliling sejak harga koran berkisar Rp 200,an .
Berkeliling dengan menggunakan sepedanya sejauh puluhan kilometer dari rumahnya di Cawang atas Jakarta Timur mengayuh sepedanya hingga wilayah Cipayung setiap hari.

Saat ditemui News Warta Publik,pak Muih berharap kalau hudip ini harus disyukuri walaupun dia menerima apa adanya,” saya berjualan koran udah lama,sejak harga koran dua ratus perak.” tuturnya kepada News Warta Publik,minggu 26/3/2017.

IMG_20170326_123147_HDR
Semangat pak Muih menghadapi hidup yang penuh tantangan ini dihadapinya dengan sabar dan penuh syukur,karena hingga saat ini ia mengayuh sepedanya menjadikan tetap sehat dalam menjalani hari-harinya.

” ya terima apa adanya,emang mau diapain lagi,kita syukuri aja hidup ini,” pungkasnya sembari merapikan tumpukan koran dibelakang sepedanya.*

 
Reporter by Ug Dani
News Warta Publik